PENAHANAN - Sejumlah warga yang dianggap simpatisan dan kader PKI ditahan tanpa pengadilan. Sebanyak 1 juta jiwa dibunuh.
Fransisca R Susanti
Sabtu, 28 September 2013
“Tak ada yang peduli jika mereka disembelih, asalkan mereka komunis.”
(Pejabat Departemen Luar Negeri AS 1965, Howard Federspiel)
Desember 1964, sebuah laporan intelijen yang dikirim ke Beijing menulis, berdasarkan informasi dari Konsulat Amerika Serikat di Hong Kong, kesehatan Soekarno sudah dalam kondisi kritis dan para jenderal antikomunis kemungkinan akan melakukan tindakan pengambilalihan kekuasaan.
Laporan tersebut seolah memperkuat laporan Kedutaan Besar China di Jakarta yang diterima Beijing pada Agustus 1964, bahwa elemen sayap kanan dan imperialis geram dengan sikap Soekarno yang mulai berbelok ke kiri. Mereka akan berupaya mendongkel Soekarno. Konflik antara subversi dan kontra subversi akan lebih akut.”
Laporan sejenis beredar dan didengar hampir seluruh negara yang memiliki perwakilan di Indonesia. Bagi AS, Inggris, dan sekutunya, “info” ini penting.
Jika Partai Komunis Indonesia bisa diyakinkan bahwa para jenderal antikomunis berencana mengambil alih kekuasaan, PKI akan mendahului gerakan lewat sebuah kudeta yang—diharapkan—prematur. Jika gagal, ada dalih untuk melenyapkan mereka.
AS dan sekutunya serta Uni Soviet dan negara-negara sekawan sudah mulai gerah dengan pengaruh PKI yang terlalu kuat terhadap Soekarno. Pemimpin gerakan Non-Blok tersebut dinilai mulai condong ke China.
Arsip Kementerian Luar Negeri China mengungkap, seperti dikutip sejarawan, Taomo Zhou, dalam makalah ilmiahnya Ambivalent Alliance Chinese Policy towards Indonesia, 1960-1965 yang dirilis Agustus 2013, tahun 1964-1965, PKI dan China membentuk hubungan kerja sama berdasarkan persamaan kepentingan untuk mendorong Soekarno bergeser ke kiri dalam kebijakan nasional maupun luar negerinya. Salah satunya, PKI memainkan peran penting dalam mendesak Soekarno untuk tidak mengundang Uni Soviet ke Konferensi Asia-Afrika kedua.
China menginginkan Indonesia menjadi “motor” bagi negara-negara dunia ketiga di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, guna mengimbangi kekuatan AS di kutub Barat dan Uni Soviet di kutub Timur.
Wakil Perdana Menteri China saat itu, Chen Yi, dalam percakapan dengan Subandrio pada 24 Januari 1965, menyebut sosialisme masa depan bukan sosialisme ala Inggris atau Soviet, bahkan bukan ala Mao Zedong, tapi sosialisme ala Soekarno, yakni sikap anti-imperialisme dan antikolonialisme. Dengan demikia, membangun “kutub ketiga” untuk mengimbangi dua raksasa (AS dan Soviet) menjadi tak terelakkan.
Tentu saja, ambisi China ini membuat gerah. Maka sebuah “provokasi” pun dibangun untuk “menjebak” PKI.
Sejumlah dokumen dari beberapa negara (antara lain dokumen milik pemerintah AS, Inggris, Uni Soviet, Jepang, Jerman Barat dan Jerman Timur, serta pemerintah China dan Partai Komunis China) yang ditelusuri para sejarawan mengungkap banyak pihak terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan Gerakan 30 September (G30S) 1965 dan pembantaian lebih dari satu juta kader dan simpatisan PKI yang terjadi setelahnya.
Itu sebabnya mengapa hampir seluruh negara dunia, kecuali China, bungkam terhadap pembantaian massal di Indonesia antara tahun 1965-1967 yang skala jumlah korbannya menduduki peringkat kedua di dunia setelah korban Nazi Jerman.
Pembantaian dan pemenjaraan berjuta orang tanpa pengadilan yang terjadi di seluruh Indonesia pasca-G30S, dilakukan secara sistematis sebagai upaya mengubah haluan ekonomi dan politik Indonesia.
G30S
Sebuah arsip Partai Komunis China yang ditelusuri Taomo Zhou mengungkap pertemuan Aidit bertemu Mao terakhir kali di Beijing pada 5 Agustus 1965. Saat itu Mao sempat bertanya, apa yang akan dilakukan PKI jika Soekarno meninggal dan jika tentara ambil alih kekuasaan. Aidit menjawab, ia akan melakukan serangan pendahuluan untuk mengantisipasi hal itu.
Dua bulan setelah pertemuan tersebut, G30S meletus. Tapi pembunuhan para jenderal sama sekali di luar skenario. Sejarawan Asvi Warman Adam, kepada SH, Sabtu (28/9) pagi, menjelaskan G30S pada awalnya adalah gerakan penyelamatan. Namun, skenario ternyata tidak berjalan sesuai rencana karena tewasnya enam jenderal dan seorang kapten.
Soekarno meminta gerakan tersebut dihentikan, segera setelah menerima laporan kematian para jenderal tersebut, tapi G30S menolak. “Saat itulah, gerakan tersebut berubah menjadi sebuah upaya kudeta,” ujar Asvi.
Sampai sekarang belum terungkap siapa memerintahkan penembakan, karena rencana awal adalah menyerahkan para jenderal tersebut dalam kondisi hidup ke hadapan presiden.
“Memang terjadi kecerobohan karena saat itu tidak ada komando yang jelas, tidak ada perintah yang jelas,” jelas Asvi.
Dalam pertemuannya dengan Mao, Aidit mengatakan kalaupun sebuah komite militer terbentuk (dalam upaya serangan pendahuluan), komite tersebut tidak akan dipertahankan dalam jangka panjang karena "akan membuat orang baik menjadi orang jahat".
Pembantaian
Persis pada 1 Oktober 1965, hampir semua Kedubes Asing yang ada di Jakarta mengirim kawat ke negaranya dengan nada serupa, yang intinya menyebut kemungkinan Soekarno tidak akan bisa kembali ke kedudukannya.
Aiko Kurasawa, sejarawan dari Keio University Jepang, dalam penelusuranya terhadap arsip Departemen LN Jepang menemukan, pada 1 Oktober 1965 Kedubes Jepang mengirim dua kali telegram ke Tokyo. Telegram terakhir dikirim jam 20.50 WIB, menjelaskan upaya Dewan Revolusi mengambil tindakan untuk mencegah kudeta para jenderal hanya dalih belaka. Laporan tersebut berdasarkan informasi dari “sumber khusus” kedutaan.
Menurut Ragna Boden, arsiparis di Lembaga Arsip negara North-Rhine Westphalia Duseseldorf, Jerman, apa yang disebut “sumber khusus” dalam dokumen-dokumen tersebut adalah tentara Indonesia.
G30S, seperti diceritakan sejarawan John Roosa, menciptakan dalih bagi AS dan sekutunya untuk menumpas PKI dengan memakai tentara Indonesia. Penangkapan jutaan simpatisan dan kader PKI serta pembunuhan brutal terhadap lebih dari 1 juta jiwa lainnya, menunjukkan upaya ini dilakukan secara sistematis. Bukan aksi “spontan” dari massa yang marah dengan PKI.
Dokumen yang ditelusuri sejarawan Universitas Princetown AS, Bradley Simpson, menunjukkan Duta Besar Inggris, Andrew Gilchrist, menyerukan propaganda dini yang direncanakan secara hati-hati dan aktivitas perang urat syaraf guna memperburuk perselisihan di dalam negeri serta memastikan pembasmian dan penghalauan PKI oleh tentara Indonesia.
Dibungkamnya media massa pada waktu itu, membuat nyaris tak ada catatan maupun dokumen publik tentang apa yang terjadi setelah G30S.
Perwira-perwira militer menemui para editor surat kabar yang masih punya izin terbit dan memperingatkan mereka, netralitas pemberitaan tidak akan dizinkan. Setiap berita yang kritis terhadap kampanye anti-PKI akan dianggap sebagai bukti simpati terhadap golongan komunis.
Inilah mengapa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) perlu membuka akses mereka untuk publik agar kabut G30S dan pembantaian yang terjadi sesudahnya benar-benar bisa tersibak.
“UU Kearsipan Nomor 43/2009 jelas memungkinkan akses arsip-arsip itu (1965). Ini bisa menguak apa yang terjadi waktu itu. Dokumen yang diterima Arsip Nasional tentang PKI dan underbow di bawahnya sudah cukup banyak,” jelas mantan Kepala ANRI, Djoko Utomo. Ia menyayangkan keengganan ANRI baru-baru ini untuk membuka arsip 1965. “Ini ironis,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, upaya Goethe Institut memfasilitasi sebuah konferensi internasional tentang 1965 di Jakarta tahun 2011 patut diapresiasi. Bernd Schaefer, peneliti senior untuk Cold War International History Project di Woodrow Wilson International Center menjadi inisiator awal konferensi ini.
Senin (30/9), catatan konferensi yang dikumpulkan dalam buku berjudul 1965 diluncurkan di Goethe. Head of Cultural Programme Goethe-Institut Jakarta, Katrin Sohns, menyebut apa yang dilakukan Goethe adalah upaya melawan lupa. Upaya memberi dorongan bagi Indonesia untuk mengakui sejarah mereka, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. “Don’t forget, don’t repeat,” ujar Katrin Sohns.
